Jakarta, 7 Oktober 2026 –

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai yang disebut mencapai Rp350 miliar. Dakwaan tersebut menambah perkara hukum yang dihadapi Febrie setelah sebelumnya didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum memaparkan dugaan pencucian uang sebagai bagian dari rangkaian transaksi dan kepemilikan aset yang kini diperiksa di persidangan. Seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan para saksi. Febrie tetap memiliki hak memberikan pembelaan serta membantah dakwaan yang disampaikan terhadap dirinya.

Dalam konstruksi dakwaan, nilai sekitar Rp350 miliar menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan dugaan pengelolaan hasil tindak pidana. Perkara TPPU pada umumnya tidak hanya berfokus pada keberadaan aset, tetapi juga menelusuri asal-usul dana, aliran transaksi, kepemilikan, serta dugaan upaya menyamarkan sumber kekayaan. Jaksa harus menunjukkan hubungan antara harta yang dipersoalkan dan tindak pidana yang menjadi dasar perkara. Karena itu, dokumen transaksi dan keterangan para pihak dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh bukti yang diajukan selama persidangan.

Dakwaan TPPU tersebut muncul bersamaan dengan tuduhan korupsi yang sebelumnya diarahkan kepada Febrie. Dalam perkara yang sedang berjalan, penuntut umum juga mengungkap sejumlah dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara tertentu. Salah satu yang sebelumnya mencuat adalah dugaan penerimaan sekitar Rp60 miliar dalam perkara yang berkaitan dengan sektor tekstil. Namun, tuduhan tersebut merupakan bagian dari materi perkara yang belum berkekuatan hukum tetap. Pihak Febrie memiliki kesempatan menguji seluruh tuduhan melalui proses persidangan.

Perhatian juga tertuju pada sejumlah aset yang disebut berkaitan dengan terdakwa. Sebelumnya muncul dugaan mengenai keberadaan puluhan kilogram emas yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Sentul. Kepemilikan, asal-usul, serta hubungan aset tersebut dengan perkara menjadi hal yang perlu dibuktikan secara hukum. Keberadaan barang bernilai tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pencucian uang tanpa adanya hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Penelusuran aset karena itu menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan konstruksi perkara dapat diuji secara menyeluruh.

Dalam perkara TPPU, pembuktian terhadap tindak pidana asal menjadi salah satu isu yang dapat diperdebatkan antara penuntut umum dan pihak terdakwa. Tim kuasa hukum Febrie sebelumnya mempertanyakan kejelasan tindak pidana asal yang digunakan untuk mendasari dakwaan pencucian uang. Keberatan tersebut dapat disampaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia dan selanjutnya dinilai oleh majelis hakim. Jaksa pada sisi lain mempunyai kesempatan menjelaskan konstruksi dakwaan serta bukti yang digunakan. Perbedaan argumentasi tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang terbuka untuk diuji.

Nilai Rp350 miliar yang dicantumkan dalam dakwaan juga belum dapat diperlakukan sebagai kerugian negara maupun kekayaan hasil kejahatan yang telah terbukti. Angka tersebut merupakan bagian dari tuduhan penuntut umum yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Persidangan akan menelusuri transaksi, aset, waktu perolehan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan. Keterangan saksi dan ahli juga dapat digunakan untuk memperjelas hubungan antara tindak pidana asal dengan dugaan pencucian uang. Putusan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan sepenuhnya berada pada majelis hakim.

Status Febrie sebagai mantan pejabat di lingkungan kejaksaan membuat proses hukum tersebut mendapatkan perhatian luas. Penanganan perkara terhadap aparat penegak hukum memiliki dimensi penting karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Meski demikian, proses persidangan tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan tekanan opini publik. Hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil tetap harus dihormati. Pada saat yang sama, penuntut umum berkewajiban membuktikan setiap unsur dakwaan yang telah diajukan.

Persidangan selanjutnya akan menjadi ruang untuk menguji dakwaan korupsi maupun TPPU senilai sekitar Rp350 miliar yang diarahkan kepada Febrie Adriansyah. Pemeriksaan bukti, transaksi keuangan, aset, serta keterangan saksi akan menentukan kekuatan konstruksi perkara tersebut. Pihak terdakwa dan kuasa hukumnya juga memiliki kesempatan mengajukan bantahan serta bukti yang mendukung pembelaan. Hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh tuduhan harus ditempatkan sebagai dakwaan yang masih dalam proses pembuktian. Perkembangan persidangan berikutnya akan menentukan apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan secara hukum.