Banda Aceh, 6 November 2026 – Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar untuk membantu guru pesantren dan santri yang terdampak bencana banjir di Aceh. Bantuan tersebut disiapkan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan di wilayah terdampak. Banjir yang melanda sejumlah daerah telah mengganggu kegiatan belajar mengajar serta aktivitas masyarakat di lingkungan pesantren. Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah berupaya meringankan beban para tenaga pendidik dan peserta didik yang mengalami kesulitan akibat bencana.

Alokasi dana tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemulihan pendidikan pesantren setelah banjir. Guru dan santri menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian karena sebagian aktivitas pendidikan terganggu oleh kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih. Selain persoalan kegiatan belajar, bencana juga dapat memengaruhi ketersediaan perlengkapan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Kemenag menempatkan keberlanjutan pembelajaran sebagai salah satu perhatian dalam penanganan dampak bencana.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh, Azhari, menjelaskan bahwa bantuan untuk guru pesantren mencapai Rp12,96 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 4.321 guru dengan nilai bantuan masing-masing Rp3 juta. Sementara itu, bantuan bagi santri mencapai Rp31,92 miliar untuk 17.738 penerima, dengan nominal Rp1,8 juta per orang. Secara keseluruhan, program ini menjangkau 22.059 guru dan santri yang terdampak banjir pada akhir 2025. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga November 2026.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i dalam kegiatan pembinaan aparatur sipil negara di Kantor Wilayah Kemenag Aceh, Kamis (5/11/2026). Bantuan diterima Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Muntasyir, bersama Ketua Tim Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, Muzakkir. Muntasyir menjelaskan bahwa panitia sedang menyiapkan rekening bagi masing-masing penerima. Setelah proses administrasi selesai, dana akan ditransfer langsung ke rekening penerima untuk memastikan penyalurannya berjalan tertib.

Selain memberikan bantuan keuangan, Kemenag melanjutkan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan yang rusak akibat banjir. Perbaikan kantor Kemenag di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Kota Langsa masih berlangsung. Sementara itu, rehabilitasi serta pengadaan peralatan Kantor Urusan Agama telah mencapai progres fisik 85 persen. Pemerintah juga terus menangani kerusakan sejumlah rumah ibadah dan pondok pesantren melalui bantuan secara bertahap. Pemulihan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempercepat kembalinya pelayanan masyarakat.

Pembangunan kembali Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Pidie Jaya yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai 43,31 persen. Fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, kantor, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang kesehatan, dan kantin. Di Kabupaten Gayo Lues, Kemenag juga merencanakan pembangunan kembali KUA Putri Betung yang hilang akibat bencana. Bangunan tersebut akan didirikan di lokasi baru melalui kerja sama penyediaan lahan dengan pihak terkait. Meski demikian, proses pemulihan masih menghadapi kendala karena beberapa wilayah kembali mengalami banjir.

Kemenag juga sedang mematangkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Bencana untuk memperkuat respons terhadap kejadian serupa. Tim tersebut akan menghubungkan koordinasi tingkat pusat dengan kantor wilayah, kantor Kemenag kabupaten dan kota, hingga KUA. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Faisal Ali Hasyim, dipercaya memimpin koordinasi tersebut. Tugasnya mencakup pendataan korban, penyaluran bantuan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas terdampak. Pemerintah berharap bantuan Rp43 miliar dapat segera diterima seluruh penerima yang telah terdata sehingga pemulihan kehidupan guru pesantren dan santri di Aceh berlangsung lebih cepat.