Jakarta, 17 September 2026 – Pernyataan seorang anggota parlemen Israel dari Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memicu perdebatan setelah menyinggung kedudukan hukum Yahudi atau Halakha dalam kehidupan bernegara. Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan politik Israel mengenai hubungan antara identitas Yahudi, hukum agama, dan prinsip hukum sipil yang berlaku bagi seluruh warga negara. Isu ini semakin sensitif menjelang pemilihan Knesset pada Oktober 2026, ketika persoalan agama dan negara menjadi salah satu tema yang diperdebatkan berbagai partai. Sejumlah politisi konservatif dan religius mendorong penguatan nilai-nilai hukum Yahudi dalam kebijakan negara. Sebaliknya, kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya mempertahankan kesetaraan warga di depan hukum. Perdebatan tersebut menunjukkan masih kuatnya perbedaan pandangan mengenai batas antara hukum agama dan sistem hukum negara Israel.

Kontroversi mengenai persoalan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai siapa yang dianggap sebagai orang Yahudi menurut hukum Israel. Pada 2026, muncul usulan perubahan Law of Return yang ingin memperketat pengakuan terhadap proses konversi dengan menggunakan standar Halakha Ortodoks. Usulan itu memperoleh dukungan dari sejumlah politisi koalisi, termasuk Menteri Kehakiman Yariv Levin serta sejumlah tokoh partai religius dan nasionalis. Namun, perubahan tersebut juga mendapatkan penolakan karena dinilai dapat membatasi pengakuan terhadap kelompok Yahudi yang mengikuti tradisi non-Ortodoks. Netanyahu kemudian menghentikan sementara kemajuan rancangan tersebut sebelum pembahasan lebih jauh di Knesset. Perdebatan itu memperlihatkan bahwa definisi keagamaan dapat memiliki konsekuensi langsung terhadap hak kewarganegaraan dan status seseorang di Israel.

Pada Juli 2026, Knesset juga mengesahkan Basic Law baru yang menyatakan pembelajaran Torah sebagai nilai fundamental dalam warisan bangsa Yahudi dan Negara Israel. Undang-undang tersebut disahkan dengan 63 suara mendukung dan 52 menolak setelah melalui perdebatan panjang. Pendukungnya menyatakan pengakuan konstitusional diperlukan karena pembelajaran Torah merupakan bagian penting dari identitas sejarah dan keagamaan masyarakat Yahudi. Namun, para pengkritik menilai aturan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dasar hukum bagi pengecualian wajib militer terhadap laki-laki ultra-Ortodoks yang belajar di yeshiva. Perdebatan menjadi semakin tajam karena militer Israel pada saat bersamaan menyatakan membutuhkan tambahan personel. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu isu politik paling kontroversial menjelang pemilu.

Perbedaan pandangan bahkan muncul di lingkungan Likud sendiri ketika rancangan Basic Law mengenai pembelajaran Torah dibahas. Anggota Likud Dan Illouz ketika itu menentang rancangan tersebut karena menilai penerapannya dapat menciptakan perlakuan berbeda antara kelompok masyarakat yang menjalani wajib militer dan mereka yang memperoleh pengecualian. Illouz mempertanyakan bagaimana negara dapat memberikan nilai berbeda terhadap aktivitas keagamaan seseorang berdasarkan kelompok tempat mereka berasal. Sementara anggota Likud lainnya, Avichay Buaron, berpendapat bahwa Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis perlu memberikan pengakuan terhadap kedudukan Torah. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa posisi mengenai hubungan agama dan negara tidak sepenuhnya seragam bahkan di dalam partai Netanyahu. Perdebatan akhirnya meluas menjadi persoalan mengenai kesetaraan kewajiban warga terhadap negara.

Persoalan wajib militer menjadi salah satu titik utama dalam kontroversi tersebut. Mahkamah Agung Israel pada 2024 memutuskan pemerintah harus mulai memanggil mahasiswa yeshiva ultra-Ortodoks karena tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pengecualian menyeluruh terus diberlakukan. Pada pertengahan 2026, sekitar 80 ribu pria ultra-Ortodoks berusia 18 hingga 24 tahun diperkirakan memenuhi syarat untuk menjalani wajib militer tetapi belum bergabung dengan angkatan bersenjata. Militer Israel pada saat yang sama menyatakan membutuhkan sekitar 12 ribu personel tambahan. Partai-partai ultra-Ortodoks kemudian mendorong pemerintah menyediakan landasan hukum yang mempertahankan perlindungan terhadap mahasiswa yeshiva. Situasi tersebut membuat pembahasan mengenai Torah dan Halakha memiliki dampak politik sekaligus praktis terhadap kewajiban warga negara.

Perdebatan mengenai hukum Yahudi juga menyentuh persoalan representasi warga non-Yahudi dalam politik Israel. Pada awal September, Rabbi Shlomo Aviner menyatakan menurut interpretasinya terhadap hukum Yahudi, warga non-Yahudi tidak seharusnya memegang posisi kepemimpinan nasional. Pernyataan itu muncul setelah aktivis Arab-Israel Yoseph Haddad ditempatkan pada posisi kedua dalam daftar kandidat partai People of Israel. Pandangan Aviner langsung mendapat bantahan dari organisasi rabbi Tzohar yang menyatakan terdapat otoritas Halakha terkemuka yang membolehkan warga Yahudi memilih kandidat non-Yahudi untuk Knesset. Ketua People of Israel Ofer Winter juga menolak pandangan tersebut. Perbedaan respons itu menunjukkan bahwa interpretasi Halakha mengenai persoalan politik tidak tunggal dan diperdebatkan pula di antara tokoh agama Yahudi sendiri.

Israel selama ini menggunakan Basic Laws sebagai kerangka konstitusional karena negara tersebut tidak memiliki satu dokumen konstitusi tertulis yang terkodifikasi. Sistem hukumnya menggabungkan legislasi parlemen, putusan pengadilan, peraturan administratif dan sejumlah pengaturan agama untuk persoalan tertentu. Hubungan antara karakter Israel sebagai negara Yahudi dan prinsip demokrasi karena itu terus menjadi sumber perdebatan hukum dan politik. Mantan Ketua Mahkamah Agung Aharon Barak pernah menafsirkan karakter Yahudi negara tidak identik dengan penerapan langsung hukum Halakha sebagai hukum negara. Sebaliknya, sebagian politisi religius menginginkan nilai hukum Yahudi memperoleh peran lebih besar dalam proses legislasi dan peradilan. Perbedaan konseptual tersebut menjadi latar penting dalam memahami kontroversi yang kembali muncul pada 2026.

Kontroversi terbaru pada akhirnya kembali menempatkan hubungan agama, kewarganegaraan dan kesetaraan hukum sebagai isu penting dalam politik Israel. Pernyataan bahwa hukum Yahudi memiliki ketentuan berbeda tidak dengan sendirinya menggambarkan hukum positif yang berlaku terhadap seluruh penduduk Israel, karena interpretasi Halakha dan penerapannya dalam kehidupan negara masih menjadi perdebatan. Kelompok religius melihat penguatan nilai Torah sebagai bagian dari identitas Israel sebagai negara Yahudi. Sementara pihak yang menentangnya mengkhawatirkan konsekuensi terhadap prinsip kesetaraan, wajib militer dan kedudukan warga non-Yahudi. Perbedaan tersebut diperkirakan tetap menjadi bagian dari perdebatan menjelang pemilihan Knesset pada 27 Oktober 2026. Arah kebijakan berikutnya akan bergantung pada komposisi parlemen serta legislasi yang berhasil disahkan setelah pemilu.