Jakarta, 10 September 2026 – Pemerintah menyiapkan transformasi penyaluran bantuan sosial secara digital yang ditargetkan menjangkau sekitar 50 juta masyarakat termiskin di Indonesia. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kelompok tersebut dipastikan menjadi sasaran program berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pemerintah sekaligus menyiapkan mekanisme agar bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima. Salah satu perhatian utama adalah mencegah dana bantuan dipakai untuk aktivitas judi online atau judol. Karena itu, pola transaksi nontunai dengan penggunaan yang dapat dikendalikan menjadi salah satu opsi yang sedang disiapkan.

Luhut menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Gerakan Nasional Perlindungan Sosial Digital dan percepatan uji coba Perlinsos Digital di Jakarta, Kamis. Menurutnya, pemerintah ingin membangun sistem bantuan yang lebih tepat sasaran sekaligus mudah diawasi. Jumlah sekitar 50 juta orang menjadi kelompok masyarakat termiskin yang diprioritaskan dalam sistem baru tersebut. Meski demikian, jumlah penerima masih dapat mengalami penyesuaian mengikuti hasil pemutakhiran data dan kondisi faktual masyarakat. Pemerintah ingin memastikan orang yang memenuhi kriteria tidak kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data.

Salah satu perubahan besar yang sedang dirancang adalah mengurangi penggunaan uang tunai secara bebas dalam penyaluran bantuan. Pemerintah mengarahkan transaksi bansos ke mekanisme digital dan nontunai sehingga aliran dana dapat ditelusuri dengan lebih baik. Melalui sistem tersebut, bantuan diharapkan tidak dapat digunakan untuk transaksi yang berada di luar tujuan perlindungan sosial. Pemerintah masih mengkaji penggunaan kupon digital maupun pembatasan kategori transaksi tertentu. Skema akhirnya akan ditentukan setelah proses pengembangan dan uji coba dinilai cukup matang.

Luhut memberikan contoh bahwa bantuan nantinya dapat diarahkan untuk pembayaran listrik, pembelian beras, bahan pangan maupun bahan bakar. Sebaliknya, sistem dapat dirancang agar transaksi untuk judi online tidak dapat dilakukan menggunakan dana bantuan tersebut. Pembatasan serupa sebelumnya juga dibahas untuk penggunaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bansos, termasuk pembelian minuman beralkohol. Pemerintah ingin memastikan anggaran perlindungan sosial benar-benar meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima. Namun, detail mengenai jenis transaksi yang diperbolehkan maupun dilarang masih berada dalam tahap penyusunan.

Digitalisasi juga diarahkan untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam proses penyaluran. Setiap transaksi akan meninggalkan jejak elektronik sehingga penggunaannya dapat lebih mudah diperiksa dibandingkan sistem yang sepenuhnya menggunakan uang tunai. Pemerintah menilai mekanisme tersebut dapat membantu memperkuat transparansi sekaligus mengurangi ruang terjadinya kebocoran. Integrasi data antarlembaga menjadi bagian penting karena penyaluran bantuan membutuhkan informasi kependudukan dan kondisi sosial ekonomi yang akurat. Pemerintah telah mempersiapkan transformasi tersebut selama sekitar satu tahun.

Pemanfaatan kecerdasan buatan juga menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang sedang dikembangkan. Teknologi tersebut akan digunakan bersama integrasi data kependudukan untuk membantu proses verifikasi dan menentukan kelayakan calon penerima. Pemerintah juga menyiapkan verifikasi berbasis biometrik dan pengenalan wajah agar identitas penerima dapat dipastikan secara lebih akurat. Mekanisme ini diharapkan mengurangi kemungkinan bantuan diterima oleh orang yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Pada saat yang sama, masyarakat yang merasa berhak tetapi belum tercatat tetap diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan.

Persoalan ketepatan sasaran menjadi perhatian karena pemerintah masih menemukan data penerima bansos yang perlu diverifikasi kembali. Kementerian Sosial sebelumnya mendalami lebih dari 1,4 juta data penerima manfaat yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Namun, pemerintah tidak serta-merta menghapus seluruh penerima tersebut dari daftar bantuan. Pemeriksaan diperlukan karena terdapat kemungkinan identitas warga miskin, lanjut usia atau kelompok rentan digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pendekatan verifikasi dinilai penting agar kebijakan pencegahan penyalahgunaan bansos tidak justru merugikan masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat.

Program Perlinsos Digital sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini terus diperluas ke berbagai wilayah. Hingga awal September, sekitar 4,3 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam uji coba yang mencakup 258 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan jumlah pendaftaran dapat mencapai sekitar 48 juta kepala keluarga pada Desember 2026. Untuk mempercepat pendataan, pemerintah melibatkan aparatur daerah serta unsur masyarakat sebagai Agen Perlinsos. Para agen tersebut bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran, bukan menentukan siapa yang berhak memperoleh bantuan.

Pemerintah menegaskan keputusan mengenai kelayakan penerima akan dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan integrasi data nasional. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memangkas rantai birokrasi yang sebelumnya dapat melalui sejumlah tahapan sebelum seseorang masuk dalam sistem perlindungan sosial. Masyarakat juga akan diberikan kemampuan mendaftarkan diri atau menyampaikan sanggahan apabila merasa data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pembaruan data dapat berlangsung lebih dinamis. Perubahan kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat lebih cepat tercermin dalam penentuan penerima bantuan.

Luhut juga menyampaikan target percepatan implementasi sistem bansos digital pada Oktober 2026. Pemerintah merencanakan peluncuran atau perluasan sistem pada pekan ketiga Oktober dengan harapan sebagian besar kesiapan teknis telah diselesaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan klasifikasi desil masyarakat dalam basis data benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Koordinasi antarlembaga terus dilakukan untuk mengurangi persoalan tersebut sebelum penerapan diperluas. Pemerintah tidak ingin percepatan digitalisasi mengorbankan akurasi penentuan penerima.

Sementara itu, mekanisme transfer bantuan secara lebih luas masih akan dikembangkan hingga tahun depan. Pemerintah sebelumnya merencanakan uji coba skema transfer langsung pada kuartal pertama hingga kedua 2027 setelah pengolahan data selesai pada akhir 2026. Luhut pernah menyebut angka sekitar Rp5,4 juta per keluarga dalam pembahasan skema tersebut. Namun, angka itu bukan nilai bantuan yang otomatis diterima seluruh masyarakat dan besarannya masih bergantung pada jenis program, tingkat kelayakan penerima serta keputusan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak menafsirkan angka tersebut sebagai bantuan seragam untuk seluruh warga.

Transformasi bansos menjadi bagian dari agenda pemerintah memperbaiki efisiensi pengeluaran negara. Luhut memperkirakan digitalisasi berbagai program pemerintah berpotensi menghasilkan penghematan sangat besar apabila kebocoran dan ketidaktepatan sasaran dapat ditekan. Perhitungan yang pernah disampaikan mencapai potensi sekitar Rp1.200 triliun, tetapi angka tersebut masih berupa estimasi dan dapat berubah setelah penghitungan lebih lanjut. Pemerintah berharap sebagian manfaat efisiensi dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui pelayanan dan perlindungan sosial yang lebih baik. Akurasi data menjadi faktor penentu agar manfaat tersebut benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.

Target sekitar 50 juta masyarakat dalam program bansos digital pada akhirnya menunjukkan besarnya skala transformasi perlindungan sosial yang sedang dipersiapkan pemerintah. Selain memastikan bantuan sampai kepada masyarakat miskin, sistem baru dirancang untuk mengendalikan penggunaan dana agar tetap sesuai tujuan program. Pencegahan transaksi judi online menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian karena bantuan negara seharusnya digunakan untuk menjaga kebutuhan dasar keluarga. Integrasi DTSEN, teknologi digital, kecerdasan buatan dan verifikasi identitas diharapkan membuat penyaluran semakin transparan serta tepat sasaran. Pemerintah kini menghadapi tantangan memastikan sistem tersebut tetap mudah digunakan masyarakat sekaligus tidak menimbulkan kesalahan yang dapat menghilangkan hak kelompok rentan.